Perbandingan

Republik Indonesia  adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, dengan populasi sekitar sebesar 260 juta jiwa pada tahun 2013,Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sekitar 230 juta meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danPresiden yang dipilih langsung.

Ibu kota negara Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini diPulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor (mantan bagian provinsi dari indonesia). Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Melayu dan Papua di mana bangsa Melayu yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu "), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Indonesia juga anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga merupakan anggota dari ASEAN, APEC, OKI, G-20 dan akan menjadi anggota dari OECD.

Sistem pemerintahan Indonesia

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Sidarto Danusubroto, menggantikan almarhum Taufiq Kiemas. DPR saat ini diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Irman Gusman.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

Luas wilayah

Indonesia saat ini terdiri dari 34 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda (Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua, dan DKI Jakarta). Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementarakabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan wali kota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.

Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah.Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timurpada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.

Geografi Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 13.487 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesidengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut, searah penjuru mata angin, yaitu:

Utara	Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan
Selatan	Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia
Barat	Samudra Indonesia
Timur	Negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik

Demografi Indonesia

Menurut sensus penduduk 2000, Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta,dan diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta.130 juta (lebih dari 50%) tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus pulau dimana ibukota Jakarta berada.Sebagian besar (95%) penduduk Indonesia adalah Bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian Timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau.Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas di antaranya adalah etnis Tionghoa, India, dan Arab..

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakuiKonghucu.

Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Kewenangan

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam sertateknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.Kewenangan lainnya diserahkan kepada (sistem pemerintahan)

Politik Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas para menteri yang juga pembantu presiden. Kekuasaan legislatif dibagi di antara dua kamar di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuanganyang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang memiliki otonomi, 5 di antaranya memiliki status otonomi yang berbeda, terdiri dari 3 Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat 1 Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta; dan 1 Daerah Khusus Ibu kota yaituJakarta. Setiap provinsi dibagi-bagi lagi menjadi kota/kabupaten dan setiap kota/kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi kecamatan/distrikkemudian dibagi lagi menjadi keluarahan/desa/nagari hingga terakhir adalah rukun tetangga.

Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang disebut pemilihan umum legislatif (Pileg) dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden atau yang disebut pemilihan umum presiden (Pilpres). Pemilihan Umum di Indonesia menganut sistem multipartai.

Ada perbedaan yang besar antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya di dunia. Di antaranya adalah adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah, dan sistem multipartai berbatas di mana setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 2.5% untuk dapat menempatkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten/Kota.

Reformasi dalam kancah politik Indonesia yang dimulai sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia.

Di antaranya adalah MPR yang saat ini telah dikurangi tugas dan kewenangannya, pengurangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan DPD sebagai penyeimbang DPR.

Pemerintahan Daerah

Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan/atau kota yang diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai pembentukan daerah tersebut. Setiap kabupaten dan kota tersebut juga dibagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang disebut kecamatan/distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung, gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang diakui keberadaannya oleh UUD NKRI 1945.

Pemerintahan daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

Kepala pemerintahan Indonesia

Kepala pemerintahan Indonesia adalah pemimpin pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem seperti ini juga dianut oleh sejumlah negara lain seperti misalnya Amerika Serikat, Filipina serta berbagai negara di Amerika Latin. Namun di berbagai negara jabatan kepala pemerintahan dipisahkan dari jabatan kepala negara.

Di Indonesia jabatan ini pun pernah dipisahkan ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer antara 1945 - 1959. Dalam sistem ini kepala pemerintahan Indonesia dijabat oleh seorang perdana menteri.

Sistem ini berakhir ketika Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Indonesia mengubah sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan presidensial dan merangkap jabatan kepala negara serta kepala pemerintahan

 Negara Ukraina :

Ukraina adalah sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Dalambahasa Slavia, Ukraina berarti “daerah perbatasan”. Ukraina berbatasan dengan Rusia di sebelah timur laut; Belarus di utara; Polandia, Slowakia dan Hongaria di barat; Rumania danMoldavia di barat daya; dan Laut Hitam di selatan.

Nama Asli : Ukrayina

Luas Wilayah : 603.700 KM2

Bentuk Negara : Republik

Kepala Negara : Presiden

Ibukota : Kiev

Agama : Ortodok 76%, Katolik 14 %, Islam 8,2 %

Bahasa Nasional : Ukraina

Mata Uang : Rubel

Lagu Kebangsaan : Instrumental

Hasil Tani : Padi-padian, gula bit, kentang

Sumber Alam : Batubara, timah hitam,emas, nikel, tembaga

Industri : Baja, kimia, mesin dan kendaraan bermotor

 OrganisasiFederasi/Wilayah : Negara anggota Uni Eropa (Sejak 1 Mei 2004) Territorial Division:

8 Higher-Tier Territorial Units

8 Regions (propinsi): Bratislava, Trnava, Nitra,

Trencin, Zilina, Banska Bystrica, Presov, Kosice

Wilayah negara ini mencakup lebih dua pertiga kawasan pantai utara laut hitam. Setelah berada dibawah payung Uni Sovyet selama kurang lebih 70 tahun, akhirnya Ukraina merdeka pada tanggal 31 Desember 1991

Sistem Pemerintahan Ukraina

Bentuk negara: Kesatuan ,Ukraina terdiri atas 24 oblast' (propinsi), 1 avtonomna respublika (republik otonom), dan 2 misto (kabupaten) dengan status sebagai oblast'. Ke-24 oblast' adalah: Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, Dnipropetrovs'k, Donets'k, Ivano-Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad, Kyiv, Luhans'k, L'viv, Mykolayiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil', Vinnytsya, Volyn' (a.k.a. Luts'k), Zakarpattya (a.k.a. Uzhhorod), Zaporizhzhya, dan Zhytomyr. Avtonomna respublika adalah Crimea (a.k.a. Avtonomna Respublika Krym, atau Simferopol'). Sementara ke-2 misto adalah Kyiv dan Sevastopol. 

Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil,Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri (dibantu Deputi I dan II Perdana Menteri). Kabinet dinominasikan oleh Presiden. Presiden dipilih rakyat secara langsung untuk masa bakti 5 tahun. Presiden Ukraina punya kewenangan luas dalam bidang eksekutif dan sejumlah kuasa legislatif. Selaku eksekutif, Presiden mengangkat dan memberhentikan sejumlah pejabat negara seperti jaksa agung dan menegur kinerja kabinet. Dalam hal legislatif, Presiden berhak menginisiasi rancangan undang-undang dan memveto undang-undang yang diadopsi oleh Parlemen. Presiden berhak mengeluarkan dekrit dan arahan sesuai petunjuk di dalam konstitusi. Apabila Presiden berhalangan tetap dalam menjalankan tugas, maka juru bicara Parlemen beraksi selaku penjalan tugasnya. 

Parlemen: Unikameral,Parlemen Ukraina disebut Verkhovna Rada (Supreme Council/Dewan Tertinggi). Parlemen terdiri atas 450 anggota, dengan mana 50% kursi diberikan kepada para parpol yang beroleh minimal 5% suara Pemilu dan 50% lainnya bagi para anggota yang dipilih lewat distrik masing-masing wilayah. Setiap anggota bermasa bakti 5 tahun. Parlemen punya hak mengadopsi undang-undang, menyetuji budget, dan memilih Perdana Menteri atas personal yang diajukan pemegang suara mayoritas Parlemen. Parlemen berhak mengamandemen konstitusi. Bersama Presiden, Parlemen berhak mendeklarasikan perang dan damai. Veto Presiden dapat digagalkan Parlemen apabila didukung oleh 2/3 anggotanya

Politik Ukraina

Ukraina telah membentuk de facto presiden - parlemen
daya sistem,bahwa de jure
Ukraina adalah sebuah republik parlementer-presidensial, tetapi de facto terbentuk
presiden-parlemen sistem pemerintahan.
presiden mengontrol seluruh sistem kekuasaan eksekutif
di Ukraina, dan pusat utama dari pengambilan keputusan adalah administrasi kepresidenan.
lingkungan dari waktu ke waktu mencoba untuk secara hukum kembali
ke bentuk presiden-parlemen pemerintahan,
mencoba untuk membangun di Ukraina "demokrasi berhasil."
rezim politik baru terlihat
sebagai "restorasi neokuchmovskaya" yang bertujuan politik dan sosial-ekonomi
stabilisasi. sementara pemerintah dan baru dan negara secara keseluruhan
akan menghadapi pilihan baik menyelamatkan demokrasi kompetitif, transformasi
rezim baru di versi Ukraina demokrasi dikelola.

Jadi perbandingan antara negara Idonesia dan Ukraina adalah sesama negara kesatuan atau republik meski masing-masing memiliki perbedaan dalam cara menjalankan dan mengatasi masalah yang ada dalam roda pemerintahan masing-masing,yangdisebabkan perdedaan sejarah awal sebelum menjadi negara maupun sebelum merdeka,perbedaan luas wilayah,warga negara serta budaya adat dan lain-lain sebagai isi masing-masing negara,seperti meski sama-sama dikepalai oleh presiden tetapi dalam kegiatannya dalam negara masing-masing terdapat perbedaan kekuasaan dan kewenangan,namun pada hakikatnya kedua negara ini sama-sama ingin menjadi negara Demokrasi yang Berhasil dalam negara masing sehingga birokrasi yang ada semakin baik dan teratur dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas.

1. Perbandingan Negara Estonia dengan Negara Irlandia

 Bentuk pemerintahan

Estonia (bahasa Estonia: Eesti), resminya Republik Estonia (bahasa Estonia: Eesti Vabariik), adalah sebuah negara berdaulat di kawasan Baltik di Eropa Utara. Estonia berbatasan dengan Teluk Finlandia di utara, dengan Laut Baltik di barat, dengan Latvia dan Teluk Riga di selatan (343 km), dan Danau Peipus (Peipsi) dan Rusia di timur (338,6 km).Di seberang barat Laut Baltik terletak Swedia, sedangkan di utaranya terdapat Finlandia.Sejak tanggal 21 Desember 2007, Estonia turut meratifikasi Perjanjian Schengen 1985, yakni perjanjian yang dibuat oleh sejumlah negara Eropa untuk menghapuskan pengawasan perbatasan di antara mereka.Wilayah Estonia seluas 45.227 km² (17,462 mil²), dan dipengaruhi oleh iklim sedang. Bangsa Estonia tergolong orang Fin Baltik, dan bahasa resminya adalah bahasa Esti yang serumpun dengan bahasa Suomi.

Estonia berbentuk republik dengan corak demokrasi parlementer dan dibagi ke dalam 15 county (setara kabupaten). Kota terbesar sekaligus pusat pemerintahan Estonia adalah Tallinn. Dengan populasi sejumlah 1,34 juta jiwa, Estonia menjadi salah satu negara berpenduduk tersedikit di Uni Eropa, Zona Euro, dan NATO. Kini, Estonia memiliki produk domestik bruto per kapita yang tinggi di antara bekas republik-republik Soviet.Estonia terdaftar sebagai Ekonomi Berpendapatan Tinggi (High-Income Economy) oleh Bank Dunia, sebagai Ekonomi Maju (Advanced Economy) oleh Dana Moneter Internasional dan anggota OECD berpendapatan tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Estonia sebagai negara maju dengan Indeks Pembangunan Manusia yang "Sangat Tinggi".Negara ini juga berperingkat tinggi dalam hal kebebasan pers,ekonomi,demokrasi dan politik, dan pendidikan.

Politik dan Pembagian wilayah

Pada abad ke-1 M, pembagian politik dan administratif mulai dilakukan di Estonia. Dua pembagian wilayah yang besar muncul: provinsi (bahasa Esti: kihelkond) dan tanah (bahasa Esti: maakond). Provinsi terdiri dari beberapa desa atau wilayah-tetua. Hampir semua provinsi memiliki minimal satu benteng. Pertahanan daerah setempat dipimpin oleh petugas tertinggi, raja atau tetua. Pada abad ke-13 tanah-tanah besar berikutnya juga dikembangkan di Estonia: Revala, Harju, Saare, Hiiu, Lääne, Alempois, Sakala, Ugandi, Jogentagana,Soopoolitse, Vaiga, Mõhu, Nurmekund, Järva, dan Virumaa.

Estonia memelihara agama pagan yang bertumpu pada satu dewa yang disebut Tarapita. Kisah Henry dari Livonia menyebutkan Tharapita sebagai dewa tertinggi penduduk Pulau Saaremaa, juga dikenali oleh suku-suku Vironia utara Estonia.

Pada permulaan abad ke-13, Lembitu, seorang kepala suku Sakala berupaya menyatukan masyarakat Estonia dan menggagalkan upaya penaklukan oleh bangsa Denmark dan Jerman pada Perang Salib Livonia. Dia menyusun tentara angkatan darat yang terdiri dari 6.000 pria dewasa Estonia dari bermacam-macam negara, tetapi dia terbunuh dalam Pertempuran Hari Santo Matiuspada bulan September 1217.

Pada tahun 1228, setelah Perang Salib Livonia, hingga dasawarsa 1560-an, Estonia menjadi bagian dari Terra Mariana, yang dibentuk pada tanggal 2 Februari 1207sebagai sebuah kepangeranan Kekaisaran Romawi Suci dan diproklamasikan oleh Paus Innosensius III pada tahun 1215 sebagai subjek (wilayah bawahan) Tahta Suci. Bagian selatan negara ini ditaklukkan olehPersaudaraan Pedang Livonia yang menggabungi Ksatria Teuton pada tahun 1237 dan menjadi cabangnya yang dikenali sebagaiOrdo Livonia. Di bagian utara negara ini dibentuk Kadipaten Estonia^[22] sebagai sebuah dominion langsung Raja Denmark dari tahun 1219 sampai tahun 1346 ketika wilayah itu dijual kepada Ksatria Teuton dan menjadi bagian dari Ordenstaat.^[23] Pada tahun 1343, masyarakat Estonia Utara dan Saaremaa memberontak melawan kekuasaan Jerman dalam Pemberontakan Malam Santo George, yang berhasil dipadamkan pada tahun 1345.

Reval (dikenal sebagai Tallinn sejak tahun 1918) memperoleh hak Lübeck pada tahun 1248 dan menggabungi sebuah aliansi serikat buruh perdagangan yang disebut Liga Hansa pada akhir abad ke-13.

Setelah Ordo Teuton mengalami kemunduran mengikuti kekalahannya dalam Pertempuran Grunwald pada tahun 1410, dan kekalahan Ordo Livonia dalam Pertempuran Pabaiskas pada tanggal 1 September 1435, perjanjian Konfederasi Livonia ditandatangani pada tanggal 4 Desember 1435. Kadipaten Agung Moskwa dan Ketsaran Rusia mengupayakan serbuan pada tahun 1481 dan 1558, meskipun gagal.

Konfederasi Livonia dinyatakan bubar segera setelah Perang Livonia (1558–1582). Peperangan telah mengurangi jumlah penduduk Estonia dari kira-kira 250.000–300.000 jiwa sebelum Perang Livonia menjadi kira-kira 120.000–140.000 jiwa pada dasawarsa 1620-an.

Pernyataan Kemerdekaan Estonia

Sebagai hasil dari penghapusan perbudakan dan ketersediaan pendidikan bagi penduduk asli yang tidak berbahasa Estonia, gerakan aktif nasionalis Estonia didirikan pada abad ke-19. Gerakan ini bermula pada tataran budaya, hasilnya adalah pendirian kesusasteraan bahasa Estonia, teater, dan musik profesional dan membuka jalan bagi pembentukan jatidiri kebangsaan Estonia dan kebangkitan nasional Estonia. Di antara para pemimpin pergerakan adalah Johann Voldemar Jannsen, Jakob Hurt, dan Carl Robert Jakobson.

Pernyataan kemerdekaan di Pärnupada tanggal 23 Februari 1918. 

Pencapaian yang penting adalah penerbitan epos kebangsaan, Kalevipoeg, pada tahun 1862, dan penyelenggaraan festival lagu nasional pertama pada tahun 1869. Sebagai aksi tandingan periodeRusifikasi yang diprakarsai Kekaisaran Rusia pada dasawarsa 1890-an, nasionalisme Estonia lebih bernada politis, yang pada saat itu kaum terpelajar menyerukan otonomi yang diperluas, dan kemudian, kemerdekaan penuh dari Kekaisaran Rusia.

Setelah kaum Bolshevik mengambil alih kekuasaan di Rusia menyusul Revolusi Oktober pada tahun 1917 dan kemenangan Jerman melawan tentara Rusia, antara mundurnya Tentara Merah Rusia dan kedatangan serdadu Jerman, Komite Penyelamatan Estonia dari Maapäev mengumumkan kemerdekaan Estonia^[27] di Pärnu pada tanggal 23 Februari 1918 dan di Tallinn pada tanggal 24 Februari 1918.

Setelah memenangi Perang Kemerdekaan Estonia melawan Rusia Soviet dan Freikorps Jerman dan sukarelawan Pertahanan Darat Baltik, Perjanjian Damai Tartu ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1920. Republik Estonia diakui (de jure) oleh Finlandia pada tanggal 7 Juli 1920, oleh Polandia pada tanggal 31 Desember 1920, oleh Argentina pada tanggal 12 Januari 1921 dan oleh Sekutu Barat pada tanggal 26 Januari 1921.

Estonia memelihara kemerdekaannya selama 22 tahun. Mulanya menganut demokrasi parlementer, parlemen (Riigikogu) dibubarkan pada tahun 1934, setelah terjadinya kekacauan politik yang disebabkan oleh krisis ekonomi global. Kemudian negara ini diatur berdasarkan dekret oleh Konstantin Päts, yang menjadi Presiden pada tahun 1938, yakni tahun ketika pemilihan anggota parlemen diselenggarakan.

Setelah kemerdekaan

Estonia bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 dan menandatangani Perjanjian Lisboapada tahun 2007.

Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, Italia, dan mayoritas negara demokrasi di Barat memandang the pencaplokan Estonia oleh Uni Soviet melanggar hukum internasional. Mereka yang memelihara hubungan diplomatik dengan perwakilan Republik Estonia yang merdeka, tidak pernah mengakui secara de jure kewujudan Republik Sosialis Soviet Estonia, dan tidak pernah mengakui Estonia sebagai entitas yang sah dari Uni Soviet. Pulihnya kemerdekaan Estonia menjadi mungkin ketika Uni Soviet menghadapi tantangan-tantangan rezim dalam negeri, kehilangan kendalinya atas imperium perluasan. Seiring berjalannya dasawarsa 1980-an, bermulalah pergerakan yang menuntut otonomi bagi Estonian. Pada periode awal tahun 1987–1989, sebagian kemerdekaan ekonomi mulai dicapai, tetapi ketika Uni Soviet semakin melemah, dan semakin terang benderang bahwa tidak pernah ada jalan pintas bagi kemerdekaan penuh yang dapat dilakukan, maka negara ini menempuh jalan ke arah penentuan nasib sendiri.

Pada tahun 1989, selama berlangsungnya "Revolusi Bernyanyi", di sebuah demonstrasi tengara yang menuntut kemerdekaan penuh, yang disebut Rantai Baltik berupa sebanjar lebih dari dua juta orang, membentuk jalur yang melalui Lituania, Latvia, dan Estonia. Tiga bangsa ini memiliki pengalaman yang sama tentang hal pendudukan wilayah, dan tuntutan yang sama untuk memperoleh kemerdekaan.Pernyataan Kedaulatan Estonia diumumkan pada tanggal 16 November 1988^[67] dan kemerdekaan resmi dinyatakan pada tanggal 20 Agustus 1991, melembagakan kembali negara merdeka sebelum tahun 1940, bersamaan waktu dengan percobaan kudeta militer Soviet di Moskwa. Uni Soviet mengakui kemerdekaan Estonia pada tanggal 6 September 1991. Negara pertama yang mengakui pemulihan kemerdekaan Estonia secara diplomatik adalah Islandia. Serdadu terakhir Rusia beranjak dari negara ini pada tanggal 31 Agustus 1994.

Perluasan Uni Eropa 2004 adalah perluasan Uni Eropa terbesar, dalam hal banyaknya wilayah dan jumlah penduduk, tetapi bukan dalam hal produk domestik bruto(kesejahteraan). Estonia adalah salah satu dalam kelompok sepuluh negara yang digabungkan ke dalam Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004. Traktat Penggabungan 2003ditandatangani pada tanggal 16 April 2003.

Geografi

Perbatasan darat Estonia dengan Latvia sepanjang 267 kilometer; dengan Rusia sepanjang 290 kilometer. Dari tahun 1920 sampai 1945, perbatasan Estonia dengan Russia, ditentukan oleh Traktat Perdamaian Tartu 1920, melintasi Sungai Narva di timur-laut dan melintasi kota Petseri di tenggara. Wilayah ini, seluas 2.300 km², digabungkan ke dalam Rusia oleh Stalin pada akhir Perang Dunia II. Untuk alasan inilah perbatasan antara Estonia dan Rusia masih belum terdefinisi dengan baik hingga kini.

Estonia terletak di pesisir timur Laut Baltik, melintasi Teluk Finlandia dari Finlandia, di bagian barat-laut serambi timur Eropa, antara 57,3° sampai 59,5° LU dan 21,5° sampai 28,1° BT. Wilayah Estonia sedikit lebih luas daripada Swiss, sebagian besar datar dengan sedikit variasi lekukan. Rerata ketinggian hanya mencapai 50 m dan titik tertinggi negara ini adalah Suur Munamägi di tenggara pada 318 m. Ada sepanjang 3.794 km garis pantai yang ditandai oleh beberapa pantai, selat, dan teluk. Banyaknya pulau besar dan pulau kecil adalah sejumlah 1.500 buah. Dua di antaranya cukup besar untuk memuat beberapa county terpisah: Saaremaa dan Hiiumaa.^[68][69] Pulau terjauh adalah Ruhnu seluas 11,9 km². Terdapat kluster kawah meteorit yang kecil, yang terbesar di antaranya adalah Kaali yang berada di Saaremaa, Estonia.

Estonia berada di bagian utara zona iklim sedang dan dalam zona transisi antara iklim lautan dan iklim kontinental. Estonia memiliki empat musim yang panjang masing-masing periodenya hampir sama. Suhu rerata berkisar dari 16,3 °C di kepulauan Baltik sampai 18,1 °C di daratan utama pada bulan Juli, bulan terhangat, dan dari -3,5 °C di kepulauan Baltik sampai -7,6 °C di daratan utama pada bulan Februari, bulan terdingin. Suhu tahunan rerata di Estonia adalah 5,2 °C.^[70] Curah hujan rerata pada tahun 1961–1990 berkisar pada 535 mm sampai 727 mm per tahun.^[71]

Salju paling tebal meliputi bagian tenggara Estonia, biasanya berlangsung dari pertengahan Desember sampai akhir Maret. Estonia memiliki lebih dari 1.400 danau. Sebagian besar dari danau-danau ini berukuran kecil, yang terbesar adalah Danau Peipsi dengan luas keseluruhan 3.555 km², hanya setengahnya termasuk dalam wilayah Estonia, sebagian lagi dimiliki Rusia. Danau penting lainnya terletak di tengah negara ini, yaitu Võrtsjärv (270 km²). Selain danau, Estonia juga punya beberapa rawa.

Ada banyak sungai di negara ini^[68], beberapa di antaranya adalah Sungai Võhandu (Võhandu jõgi) (162 km),Sungai Pärnu (Pärnu jõgi) (144 km),Sungai Põltsamaa (Põltsamaa jõgi) (135 km),Sungai Pedja (Pedja jõgi) (122 km),Sungai Keila (Keila jõgi) (116 km),Sungai Kasari (Kasari jõgi) (112 km,Sungai Piusa (Piusa jõgi) (109 km),Sungai Pirita (Pirita jõgi) (105 km),Sungai Ema (Emajõgi) (101 km),Sungai Navesti (Navesti jõgi) (100 km),Sungai Narva (Narva jõgi) (77 km)

Secara fitogeografis dan biogeografi, Estonia terbagi ke dalam provinsi Eropa Tengah dan Eropa Timur di Wilayah Sirkum Boreal di dalam Kerajaan Boreal. Menurut WWF, wilayah Estonia termasuk ekoregion hutan campuran Sarmatik. 40 persen wilayah Estonia ditutupi oleh hutan.

Pembagian Administratif

Republik Estonia terbagi menjadi 15 county (Maakonnad). Dokumen pertama yang menuliskan pembagian administratif dan politik Estonia berasal dari Babad Henry dari Livonia, yang ditulis pada abad ke-13, sezaman dengan Perang Salib Utara.^[72]

Sebuah maakond (county) adalah pembagian administratif tingkat tertinggi Estonia.Pemerintah county (Maavalitsus) tiap-tiap county dipimpin oleh gubernur county(Maavanem), yang mewakili pemerintah pusat di tataran daerah. Gubernur ditunjuk olehPemerintah Republik Estonia untuk masa jabatan lima tahun. Telah terjadi beberapa perubahan perbatasan antar-county di Estonia setelah kemerdekaannya, yang paling terkenal adalah pembentukan County Valga (yang pernah menjadi bagian dari County Võru, Tartu, dan Viljandi) dan County Petseri (daerah ini diperoleh dari Rusia berdasarkanTraktat Perdamaian Tartu tahun 1920).

Pada periode kekuasaan Soviet, County Petseri diduduki dan diserahkan kepada Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia pada tahun 1945, pada saat itu ia menjadi salah satu oblast yang dimiliki Pskov. Oblast-oblast itu didirikan kembali pada tanggal 1 Januari 1990 di dalam perbatasan wilayah-wilayah periode Soviet. Karena berbagai perbedaan antara susunan terkini dan susunan historis (sebelum tahun 1940, dan kadang-kadang sebelum tahun 1918), perbatasan historis masih digunakan dalam bidang etnologi, yang mewakili perbedaan budaya dan kebahasaan secara lebih baik.

Estonia dibagi ke dalam 15 county (maakond). Tiap-tiap county dibagi lagi ke dalam beberapa munisipalitas(omavalitsus), yang menjadi tataran terendah pembagian wilayah di Estonia. Ada dua jenis munisipalitas: munisipalitas perkotaan – linn (kota kecil), dan munisipalitas perdesaan – vald (paroki). Tidak ada perbedaan status di antara kedua-duanya. Tiap-tiap munisipalitas adalah satuan pemerintah mandiri yang memiliki badan legislatif dan eksekutif. Munisipalitas di Estonia meliputi seluruh wilayah negara.

Sebuah munisipalitas dapat terdiri dari satu tempat berpenduduk atau lebih. Tallinn terbagi ke dalam delapan distrik (linnaosa) dengan kapasitas pemerintahan mandiri terbatas (Haabersti, Kesklinn (pusat), Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita, dan Põhja-Tallinn).

Ukuran munisipalitas berbeda-beda, mulai dari Tallinn dengan 400.000 penduduk hingga Ruhnu yang hanya berpenduduk 60 jiwa. Karena lebih dari dua per tiga munisipalitas di Estonia berpenduduk kurang dari 3.000 jiwa, banyak munisipalitas-munisipalitas itu harus saling bekerja sama dalam mengelola fungsi pelayanan dan administratif. Ada juga upaya-upaya reformasi administratif untuk menggabungkan munisipalitas-munisipalitas yang berukuran kecil.Terhitung hingga bulan Maret 2008, secara keseluruhan terdapat 227 munisipalitas di Estonia, 33 di antaranya bercirikan perkotaan sedangkan 193 lainnya bercirikan perdesaan

Politik

Politik Estonia dibingkai oleh prinsip-prinsip republik, demokrasi, sistem parlementer, dan multipartai; di mana Perdana Menteri Estonia menjadi kepala pemerintahan. Budaya politik Estonia sangatlah stabil, di mana kekuasaan dikelola oleh dua atau tiga partai, ini telah berlangsung dalam waktu lama. Situasi ini serupa dengan negara-negara lain di Eropa Utara. Perdana Menteri Estonia saat ini, Andrus Ansip, adalah perdana menteri yang bermasa jabatan terlama di Eropa.

Berdasarkan undang-undang, partai politik dapat didirikan oleh warga negara Estonia atau warga negara lain yang tergabung dalam Uni Eropa, minimal berusia 18 tahun, dan bertempat tinggal permanen di Estonia. Untuk dapat didaftarkan, partai politik minimal harus memiliki 1.000 anggota. Anggota partai politik dilarang aktif dalam kemiliteran, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan beberapa posisi senior di pemerintahan (Kanselir dan penasihatnya, dan pengawas keuangan negara). Presiden harus membekukan keanggotaannya dalam partai politik (jika ia aktif) pada masa jabatannya. Partai terdaftar yang ikut serta dalam pemilihan umum parlemen dan mendapat dukungan paling sedikit 1% suara berhak menerima pendanaan dari anggaran negara (besarannya bergantung pada persentase suara yang diraih). Partai-partai politik terdaftar di Estonia adalah:

Partai Reformasi Estonia (Eesti Reformierakond),Partai Tengah Estonia (Eesti Keskerakond),Serikat Tanah Air dan Republik (Isamaa ja Res Publica Liit),Partai Demokrat Sosial (Sotsiaaldemokraatlik Erakond),Partai Kiri Bersatu Estonia (Eestimaa Ühendatud Vasakpartei),Partai Rusia di Estonia (Vene Erakond Eestis),Partai Hijau Estonia (Erakond Eestimaa Rohelised),Serikat Rakyat Estonia (Eestimaa Rahvaliit),Partai Kemerdekaan Estonia (Eesti Iseseisvuspartei),Partai Kristen Demokrat Estonia (Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid),Partai Kebebasan Petani Estonia (Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu),Partai Republik (Vabariiklik Partei),Partai Kebebasan Estonia (Libertas Eesti Erakond)

Pemerintahan Estonia

Kedudukan Parlemen Estonia diKastil Toompea.

Parlemen (bahasa Estonia: Riigikogu) atau cabang legislatif Estonia dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun menurut prinsipperwakilan proporsional. Estonia adalah republik parlementer demokratis. Sistem politik Estonia bergerak berdasarkan Konstitusi 1992. Parlemen Estonia beranggota 101 orang dan memengaruhi penyelenggaraan pemerintah nasional, terutama dalam hal menentukan pendapatan dan belanja negara (menyelenggarakan perpajakan dan menyerap anggaran). Pada waktu yang sama, parlemen berhak mengeluarkan pernyataan, pengumuman, dan seruan kepada rakyat Estonia; mengesahkan, menyangkal, atau membatalkan traktat/perjanjian internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional, dan menentukan pinjaman pemerintah.

Riigikogu memilih dan mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Republik Estonia. Selain itu, atas dasar pengajuanPresiden Estonia, Riigikogu mengangkat Ketua Mahkamah Nasional, Ketua Bank Estonia, Auditor Umum (semacam Kepala Badan Pemeriksa Keuangan), Kanselir Hukum, dan Panglima Militer Estonia. Seorang anggota Riigikogu berhak meminta penjelasan dari lembaga eksekutif. Ini memungkinkan para anggota parlemen mengamati kegiatan lembaga eksekutif dan seluruh pejabat tinggi yang ditulis di atas.

Pemerintah (bahasa Estonia: Vabariigi Valitsus) atau cabang eksekutif Estonia dibentuk oleh Perdana Menteri Estonia, dicalonkan oleh presiden, dan disetujui oleh parlemen. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Konstitusi Estonia dan perundang-undangan Republik Estonia dan terdiri dari 12 menteri, termasuk perdana menteri. Perdana menteri juga berhak mengangkat menteri lainnya, di mana menteri tersebut akan mengurusi tugas tertentu, dan ada juga menteri yang tidak memiliki kementerian, menjadi menteri tanpa portofolio, yang pada saat ini hanya Menteri Daerah.

Perdana menteri berhak mengangkat paling banyak tiga menteri, karena batasan jumlah menteri di dalam satu pemerintahan adalah 15. Pemerintah ini juga disebut sebagai kabinet. Kabinet memikul tanggung jawab kebijakan dalam dan luar negeri, yang ditentukan oleh parlemen; kabinet mengarahkan dan mengkoordinasi tugas lembaga-lembaga pemerintahan dan memikul segala pertanggung jawaban terhadap apapun yang wujud dalam kewenangan kekuasaan eksekutif. Pemerintah, dikepalai oleh Perdana Menteri, dengan demikian mewakili kepemimpinan politik negara ini dan membuat keputusan atas nama seluruh dewan eksekutif.

Estonia menganut pembangunan negara dan pemerintahan elektronik. Sejak tahun 2000, Pemerintah Estonia tidak lagi menggunakan kertas dalam rapat kabinet, sebagai gantinya digunakanlah jejaring dokumentasi elektronik melalui Internet. Hasilnya, kompetisi proyek Komisi Eropa untuk mengirimkan dokumentasi elektronik sektor publik, di mana pertukaran dokumen elektronik telah melibatkan 500 lembaga, termasuk semua kementerian, pemerintah county, dan hampir semua departemen dan inspeksi pemerintah, Estonia dinyatakan yang terbaik di Eropa. Pemungutan suara melalui Internet digunakan dalam pemilihan umum di Estonia. Pemungutan suara melalui Internet pertama dilakukan dalam pemilihan umum lokal pada tahun 2005, dan yang pertama dalam pemilihan umum parlemen adalah Pemilihan umum parlemen Estonia, 2007, di mana 30.275 orang menyalurkan suaranya melalui Internet. Para pemilik suara berkesempatan untuk membatalkan suara elektronis mereka dalam pemilihan umum tradisional, jika mereka menghendakinya. Pada tahun 2009, Reporters Without Borders melaporkan hasil kajiannya dalam Indeks Kebebasan Pers Global ke-8, mendudukkan Estonia pada peringkat ke-6 dari 175 negara. Dalam laporan pertama Indeks Keadaan Kebebasan Dunia, Estonia menduduki peringkat pertama dari 159 negara.

Hukum

Gedung Mahkamah Agung di Tartu

Menurut Konstitusi Estonia (bahasa Estonia: Põhiseadus), kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Rakyat menjalankan kekuasaan tertinggi negara melalui pemilihan umum untuk memilih anggota Riigikogu, ini berlaku bagi warga negara yang memiliki hak pilih. Kekuasaan peradilan tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung atau Riigikohus, yang beranggotakan 19 hakim. Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh parlemen untuk masa jabatan 9 tahun atas saran presiden. Kepala negara dijabat oleh Presiden Estonia, yang memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang diloloskan oleh Riigikogu, juga berhak menolaknya dan mengajukan rancangan undang-undang baru.

Tetapi, presiden tidak terlalu sering menggunakan hak ini, ia lebih berperan dalam hal seremonial. Ia dipilih oleh Riigikogu, dan harus mencapai dua per tiga suara. Apabila calon tidak meraih jumlah suara yang dipersyaratkan, maka hak untuk memilih presiden beralih kepada sebuah badan pemilihan, yang terdiri dari 101 anggota Riigikogu dan perwakilan dari dewan-dewan lokal. Seperti cakupan-cakupan lainnya, penyusunan hukum di Estonia telah berhasil diintegrasikan dengan Zaman Informasi.

Hubungan luar negeri

Presiden Toomas Hendrik Ilves dan Presiden George W. Bush, di Estonia, tahun 2006.

Estonia adalah anggota Liga Bangsa-Bangsa sejak tanggal 22 September 1921, dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsasejak tanggal 17 September 1991, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara sejak tanggal 29 Maret 2004, juga menjadi anggota Uni Eropa sejak tanggal 1 Mei 2004. Estonia juga menandatangani Protokol Kyoto. Estonia adalah anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE). Sebagai salah satu negara anggota OSCE yang ikut serta, komitmen internasional Estonia adalah subjek untuk memantau di bawah amanat Komisi Keamanan dan Kerjasama Amerika Serikat di Eropa.

Sejak memperoleh kembali kemerdekaannya, Estonia menganut kebijakan luar negeri yang berfokus pada kerjasama dengan mitra-mitranya di Eropa Barat. Dua tujuan kebijakan terpenting menyangkut hal ini adalah keikutsertaan dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utaradan Uni Eropa, masing-masing dicapai pada bulan Maret dan Mei 2004. Penyekutuan kembali Estonia dengan Blok Barat diikuti dengan kemunduran hubungan dengan Rusia, yang terbaru diperlihatkan pada kontroversi seputar pemindahan Monumen Peringatan Perang Dunia II di Tallinn.

Unsur penting dalam reorientasi pascakemerdekaan Estonia adalah dengan mendekatnya hubungan dengan negara-negara Nordik, khususnya Finlandia dan Swedia. Tentu saja, orang Estonia memandang mereka sebagai orang Nordik, daripada orang Baltik, menurut hubungan sejarah dengan Swedia, Denmark, dan khususnya Finlandia.Pada tahun 2005, Estonia bergabung dengan Kelompok Tempur Nordik Uni Eropa. Ia juga menunjukkan kesinambungan minatnya untuk menggabungi Dewan Nordik. Sementara pada tahun 1992 Rusia menyumbang 92% bagi perdagangan internasional Estonia, sekarang terdapat kesaling bergantungan ekonomi yang semakin diperluas antara Estonia dan tetangga-tetangga Nordik-nya: tiga per empat investasi asing langsung di Estonia berasal dari negara-negara Nordik (terutama Finlandia dan Swedia), kepada merekalah Estonia mengirimkan 42% ekspornya (dibandingkan dengan 6,5% ke Russia, 8,8% ke Latvia, dan 4,7% ke Lituania). Di pihak lain, sistem politik Estonia, besaran tetap pada pajak penghasilan, dan model bukan-negara-kesejahteraan membedakannya dari negara-negara Nordik lainnya, dan tentu saja jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya

Militer

Estonia adalah bagian dariKelompok Tempur Nordik.

Patria Pasi XA-180 milik Estonia di Afghanistan.

Anggota militer Estonia dalam pelatihan selama Serbuan Erna.

Militer Estonia berbasis pada Angkatan Pertahanan Estonia (bahasa Estonia: Kaitsevägi) yang merupakan nama angkatan bersenjata gabungan republik, yakni Maavägi (Angkatan Darat),Merevägi (Angkatan Laut), Õhuvägi (Angkatan Udara) dan sebuah organisasi garda nasional paramiliter Kaitseliit (Liga Pertahanan). Tujuan Kebijakan Pertahanan Nasional Estonia adalah untuk menjamin terpeliharanya kemerdekaan dan kedaulatan negara, integritas (keutuhan) daratan, perairan, dirgantara, dan amanan konstitusinya. Pada masa kini, tujuan strategis utama militer Estonia adalah mempertahankan kepentingan negara dan pembangunan angkatan bersenjata, agar senantiasa siap bekerjasama dengan angkatan bersenjata negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara dan Uni Eropa, dan juga mampu ikut serta dalam misi-misi Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

Kini wajib militer (bahasa Estonia: ajateenistus) nasional berlaku bagi laki-laki berusia 18 sampai 28 tahun, untuk bertugas selama delapan hingga sebelas bulan perjalanan, bergantung kepada angkatan tempat mereka bertugas. Estonia memelihara wajib militer, tidak seperti Latvia dan Lituania dan tidak berencana beralih kepada angkatan bersenjata terkontrak. Pada tahun 2008, belanja militer tahunan mencapai 1,85% PDB, atau 5 miliar kroon, dan masih mengalami penaikan hingga tahun 2010, sebesar 2,0%.

Pada bulan Januari 2008, militer Estonia menempatkan 300 tentara di luar negeri sebagai bagian dari berbagai macam pasukan pemelihara perdamaian internasional, termasuk 35 prajurit Liga Pertahanan yang ditugaskan di Kosovo; 120 serdadu angkatan darat di dalam Pasukan Bantuan Keamanan Internasional yang dipimpin oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara di Afghanistan; 80 tentara ditugaskan sebagai bagian dari Pasukan Multinasional di Iraq; dua petugas Estonia di Bosnia-Herzegovina, dan 2 agen militer Estonia diDataran Tinggi Golan Israel.

Pasukan Pertahanan Estonia juga pernah menjalani misi di Kroasia sejak bulan Maret hingga Oktober 1995, di Libanon sejak bulan Desember 1996 hingga bulan Juni 1997, dan di Makedonia sejak bulan Mei hingga bulan Desember 2003.^[107] Estonia ikut serta dalam Kelompok Tempur Nordik dan menyatakan kesiapannya untuk mengirim serdadu ke Darfur, Sudan jika perlu, menciptakan misi pasukan pemelihara perdamaian bagi angkatan bersenjata Estonia.

Kementerian Pertahanan dan Pasukan Pertahanan telah dan sedang bekerja menghadapi peperangan maya dan pembentukan pertahanan selama beberapa tahun ini. Pada tahun 2007, sebuah doktrin militer dari militer elektronik Estonia diperkenalkan secara resmi karena negara ini berada dalam penyerangan massif di dunia maya pada tahun 2007. Tujuan yang dikehendaki dari militer elektronik ini adalah untuk mengamankan infrastruktur dan infrastruktur elektronik penting Estonia. Fasilitas peperangan dunia maya utama adalah Tim Tanggap Darurat Komputer (CERT) yang didirikan pada tahun 2006. Organisasi ini beroperasi dengan masalah-masalah keamanan yang muncul dalam jejaring lokal juga dengan apapun yang bermula di sana.

Ekonomi

Kawasan bisnis di Tartu.

Sebagai anggota Uni Eropa, ekonomi Estonia menempati peringkat tinggi dalam hal pendapatan menurut Bank Dunia. Karena pertumbuhannya yang cepat, ekonomi Estonia seringkari dilukiskan sebagai Macan Baltik. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, Estonia mengadopsi euro dan menjadi negara anggota zona euro ke-17.

Menurut Eurostat yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2010, Estonia memiliki rasio terendah utang pemerintah relatif terhadapPDB di antara negara-negara Uni Eropa dengan angka 7,2 persen pada akhir tahun 2009. Media dunia baru-baru ini menggambarkan Estonia sebagai negara Nordik, menggaris bawahi perbedaan ekonomi, politik, dan budaya antara Estonia dan tetangga-tetangga Baltik-nya yang kurang berhasil.

Anggaran yang setimbang, utang pemerintah yang hampir tidak ada, pajak penghasilan berkadar tetap, rezim perdagangan bebas, sektor perbankan komersial yang bersaing, layanan elektronik yang inovatif, dan bahkan layanan berbasis telepon genggam, semuanya adalah penjamin mutu ekonomi pasar Estonia.

Estonia menghasilkan kira-kira 75% listrik yang dikonsumsinya.Lebih dari 85% dari listrik itu dibangkitkan dengan serpih minyak yang ditambang di dalam negeri. Sumber daya energi alternatif seperti kayu, gambut, dan biomassa menyumbang 9% produksi energi primer. Energi angin yang terbarukan mencakup 6% keseluruhan konsumsi pada tahun 2009. Estonia mengimpor produk minyak bumi yang diperlukan dari Eropa Barat dan Rusia. Energi serpih minyak, telekomunikasi, tekstil, produk kimia, perbankan,jasa, makanan dan perikanan, kayu, pembuatan kapal, elektronik, dan transportasi adalah sektor-sektor kunci ekonomi. Pelabuhan bebas-es Muuga, di dekat Tallinn, adalah fasilitas modern yang berkemampuan pengapalan-antara yang baik, pengangkat biji-bijian berdaya tampung besar, penyimpanan dingin/beku, dan kemampuan-kemampuan bongkar muat tanker minyak merek baru. Jejaring rel kereta api yang menghubungkan Barat, Rusia, dan titik-titik lain di Timur.

Estonia adalah bagian dariKawasan Schengen, pasar bersama Uni Eropa dan Zona euro (biru tua).

Estonia kini sangat terpengaruh oleh pembangunan di Finlandia, Swedia, dan Jerman – tiga mitra dagang utama. Pemerintah baru-baru ini menaikkan belanja untuk inovasi. Perdana menteri yang berasal dari Partai Reformasi Estonia telah menyatakan tujuannya mengantarkanPDB per kapita ke lima besar Uni Eropa pada tahun 2022. Irlandia kadang-kadang dilihat sebagai teladan bagi masa depan ekonomi Estonia.

Karena terjadinya Kelesuan Ekonomi Global, PDB Estonia berkurang sebesar 1,4% pada triwulan kedua tahun 2008, lebih dari 3% pada triwulan ketiga tahun 2008, dan lebih dari 9% pada triwulan keempat tahun 2008. Pemerintah Estonia membuat anggaran perubahan negatif, yang disetujui oleh Riigikogu. Anggaran pendapatan berkurang pada tahun 2008 sebesar EEK 6,1 miliar dan belanja sebesar EEK 3,2 miliar.^[122] Pada tahun 2010, keadaan ekonomi berhasil distabilkan dan bermula pada pertumbuhan yang sangat mengandalkan ekspor. Pada triwulan keempat tahun 2010, hasil industri Estonia bertambah sebesar 23% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, Danske Bank meramal pertumbuhan ekonomi Estonia positif sebesar 3,9 persen.

Menurut data Eurostat, PDB KKB per kapita Estonia adalah sebesar 67% rerata Uni Eropa tahun 2008. Pada bulan Maret 2011, rerata gaji kotor bulanan di Estonia adalah sebesar € 843 

Bagaimanapun, terdapat perbedaan besar dalam hal PDB dari satu daerah dengan daerah lainnya di negara Estonia. Kini, lebih dari setengah PDB Estonia dihasilkan di ibu kota negara, Tallinn. Pada tahun 2008, PDB per kapita Tallinn adalah sebesar 172% rerata PDB Estonia. Keadaan ini membuat bilangan PDB per kapita Tallinn sebesar 115% rerata PDB Uni Eropa, melampaui taraf rerata county-county lain di Estonia.

Laju pertambahan tuna karya terdaftar pada bulan April 2011 adalah sebesar 10,1%.

Sumber daya

Estonia tergolong sebagai negara yang miskin sumber daya alam. Bagaimanapun, negara ini memiliki cadangan serpih minyak dan batu kapur yang lumayan banyak, menyatu dengan hutan yang meliputi 50,6% keseluruhan wilayah darat. Selain serpih minyak dan batu kapur, Estonia juga memiliki cadangan fosforit, pitchblende, dan granit yang tidak atau belum ditambang secara luas sekarang ini.

Sejumlah signifikan oksida-oksida bumi langka ditemukan di dalam tailing yang tertimbun selama 50 tahun di tambang bijih uranium, batu serpih, dan loparit di Sillamäe. Seiring melambungnya harga oksida-oksida langka, ekstraksi oksida-oksida ini menjadi semakin layak secara ekonomi. Negara ini mengekspor kira-kira 3.000 ton per tahun, mewakili kira-kira 2 persen produksi dunia.

Beberapa tahun belakangan, sebuah debat publik mengemuka, yakni kemungkinan Estonia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mengamankan produksi energi setelah penutupan unit-unit lama di Pembangkit Listrik Narva, jika unit-unit itu tidak diperbaiki pada tahun 2016.

Industri dan lingkungan

Ladang angin di Pakri.

Makanan, konstruksi, dan industri-industri elektronik kini di antara cabang-cabang industri terpenting di Estonia. Pada tahun 2007, industri konstruksi mempekerjakan lebih dari 80.000 orang, atau sekira 12% keseluruhan tenaga kerja nasional. Sektor industri penting lainnya adalah permesinan dan kimia yang banyak berada di County Ida-Viru dan sekitar Tallinn.

Industri pertambangan berbasis serpih minyak, yang juga berpusat di Estonia-Timur, menghasilkan kira-kira 90% keseluruhan listrik nasional. Bagaimanapun, semakin bertambahnya penggunaan serpih minyak juga menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan. Meskipun sejumlah kadar pencemar yang terlepas ke udara semakin berkurang pada dasawarsa 1980-an, udara masih dicemari olehsulfur dioksida dari industri pertambangan yang secara cepat dibangun oleh Uni Soviet pada permulaan dasawarsa 1950-an. Beberapa daerah pesisir tercemari, terutama di dekat kompleks industri Sillamäe.

Estonia adalah negara yang bergantung pada energi dan juga produksi energi. Pada beberapa tahun belakangan, ada banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang menanamkan modalnya dalam bidang sumber daya energi terbarukan. Energi angin semakin menempati posisi penting di Estonia, dan kini keseluruhan produksi energi berbasis angin mencapai 60 MW, sementara pada saat yang sama proyek pengadaan energi sebesar 399 MW sedang menjalani pengerjaan, dan proyek pengadaan energi sebesar 2800 MW di Danau Peipus dan pesisir Hiiumaa sedang diajukan.

Kini, terdapat rencana untuk merenovasi beberapa unit Pembangkit Listrik Narva, mendirikan pembangkit listrik baru, dan menyediakan efisiensi yang lebih baik dalam produksi energi berbasis serpih minyak. Estonia meliberalisasi 35% pasar kelistrikannya pada bulan April 2010; pasar kelistrikan secara keseluruhan akan diliberalisasi pada tahun 2013.

Bersama-sama dengan Lituania, Polandia, dan Latvia, negara ini tengah menimbang-nimbang untuk ikut serta dalam Reaktor Nuklir Visaginas di Lituania untuk menggantikanIgnalina. Bagaimanapun, karena lambannya proyek ini, Estonia tidak mengesampingkan bangunan reaktor nuklirnya sendiri. Pertimbangan lainnya adalah melakukan proyek bersama dengan Finlandia, karena dua jejaring listrik mereka saling berhubungan. Negara ini mempertimbangkan untuk menerapkan energi nuklir untuk produksi serpih minyak.

Estonia memiliki memiliki sektor teknologi informasi, sebagian karena proyek Tiigrihüpe yang dijalankan pada pertengahan dasawarsa 1990-an, dan telah disebut-sebut sebagai negara yang paling "berkabel" dan maju di Eropa dalam hal pemerintahan elektronik

Skype ditulis oleh para pengembang yang berasal dari Estonia; Ahti Heinla, Priit Kasesalu, dan Jaan Tallinn, yang juga merintis Kazaa

Transportasi

 Bandar Udara Tallinn.

Estonia telah menjadi pusat singgah penting sejak zaman pertengahan. Lokasi geografis yang menguntungkan, disertai dengan pembangunan infrastruktur, memberikan peluang yang baik untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan transportasi dan logistik.Kereta api mendominasi sektor pengiriman barang, mengangkut 70% barang, dalam negeri maupun internasional. Sejak tahun 2007, kepentingan sektor transportasi bagi ekonomi secara keseluruhan mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh permusuhan antara Estonia dan Rusia.

Sektor transportasi jalan raya mendominasi transportasi penumpang; hampir 90% penumpang berjalan melalui jalan raya. Rekonstruksi jalan raya Tallinn–Tartu telah meraih perhatian nasional karena ia menghubungkan dua kota terbesar di negara ini. Rekonstruksi jalan raya (rute 2+2) adalah bagian dari program Koalisi Pemerintah sekarang. Juga pengajuan koneksi permanen menuju Pulau Saaremaaada dalam program pembangunan infrastruktur nasional. Biaya proyek ditaksir mencapai miliaran Euro, yang juga menarik perhatian media dan memicu debat publik akan keterlaksanaannya

Kini ada lima pelabuhan kargo utama yang memberikan akses navigasi yang mudah, perairan yang dalam, dan kondisi es yang bagus. Ada 12 bandar udara dan satu landasan helikopter di Estonia, di mana Bandar Udara Tallinn adalah bandar udara terbesar, menyediakan jasa bagi sejumlah penerbangan penumpang ke 23 tempat tujuan.

Demografi

 Populasi Estonia 1970–2010. Data Statistik Estonia.

Pada periode tahun 1945 sampai 1989, proporsi etnik Estonia dalam definisi perbatasan Estonia saat ini menurun hingga angka 61%, terutama disebabkan oleh program Soviet yang menganjurkan imigrasi besar-besaran pekerja industri perkotaan dari Rusia, Ukraina, dan Belarus, juga emigrasi peperangan dan pengusiran dan pengusiran massal Stalin. Pada tahun 1989, minoritas menempati proporsi lebih dari sepertiga populasi, ketika jumlah penduduk bukan-Estonia tumbuh hampir lima kali lipat.

Pada akhir dasawarsa 1980-an, bangsa Estonia memandang perubahan demografi mereka sebagai malapetaka nasional. Ini adalah hasil dari kebijakan migrasi yang penting bagi Program Nasionalisasi Soviet yang bertujuan untuk merusiakan Estonia – imigrasi militer dan administratif yang bersifat memaksa dari orang bukan-Estonia dari Uni Soviet ditambah dengan pengusiran massal orang Estonia ke Uni Soviet. Selama masa pembersihan, hingga 110.000 orang Estonia terbunuh atau terusir. Pada dasawarsa berikutnya (setelah pemulihan kemerdekaan), emigrasi besar-besaran etnik Rusia dan penghapusan pangkalan-pangkalan militer Rusia pada tahun 1994 menyebabkan perbandingan etnik Estonia di Estonia mengalami kenaikan dari 61% menjadi 69% pada tahun 2006.

Estonia modern adalah negara yang cukup heterogen dilihat dari komposisi etnis yang dimilikinya, tetapi keheterogenan ini tidak menjadi fitur umum, karena populasi bukan-Estonia terpusat di dua county. Tiga belas dari 15 county Estonia menampung 80 persen etnik Estonia, yang paling homogen adalah Hiiumaa, di mana etnik Estonia sebanyak 98,4% populasi. Bagaimanapun, di County Harju (termasuk ibu kota, Tallinn) dan County Ida-Viru, etnik Estonia masing-masing mencapai 60% dan 20% populasi. Orang Rusiamencapai 25,6% keseluruhan populasi, 36%-nya berada di County Harju, dan 70%-nya berada di County Ida-Viru.

Undang-undang tentang Otonomi Kebudayaan bagi Suku Bangsa Minoritas diloloskan pada tahun 1925, menjadi yang pertama di Eropa pada saat itu. Otonomi kebudayaan dapat diberikan kepada kaum minoritas yang populasinya lebih dari 3.000 orang dengan ikatan telah lama terjalin dengan Republik Estonia. Sebelum pendudukan Soviet, kaum minoritas Jerman dan Yahudi menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih dewan kebudayaan. Undang-Undang tentang Otonomi Kebudayaan bagi Suku Bangsa Minoritas diberlakukan kembali pada tahun 1993. Berdasarkan sejarahnya, ada banyak bagian dari pesisir utara-barat dan kepulauan Estonia telah diduduki oleh etnik asli setempat, yakniRannarootslased (Orang Swedia Pesisir).

Sebagian besar populasi Swedia di Estonia, yakni sebanyak 3.800 berpindah ke Swedia atau diusir pada tahun 1944, menghindarkan diri dari merebaknya Tentara Merah. Pada tahun-tahun belakangan, sejumlah Orang Swedia Pesisir mulai membanyak kembali, pada tahun 2008 hampir sebanyak 500 orang, karena adanya reformasi kepemilikan (property) pada permulaan dasawarsa 1990-an. Pada tahun 2005, minoritas Finlandia Ingria di Estonia memilih sebuah dewan kebudayaan dan diberi otonomi kebudayaan. Minoritas Swedia Estonia juga menerima otonomi kebudayaan pada tahun 2007.

Kewarganegaraan populasi Estonia (2 Juli 2010). Data berasal dari Estonia.eu.

  Orang Estonia: 1.148.895

  Orang Rusia: 95.939

  Lainnya: 21.517

  Tidak Jelas: 99.173

Estonia kini adalah negara multibangsa, di mana menurut sensus tahun 2000, sebanyak 109 bahasa digunakan. 67,3% warga negara Estonia menuturkan bahasa Esti sebagai bahasa asli mereka, 29,7% – orang Rusia dan 3% berbicara dalam bahasa lain Sejak tanggal 2 Juli 2010, 84,1% penduduk Estonia adalah berkewarganegaraan Estonia, 8,6%-nya adalah warga negara asing, dan 7,3% menyatakan diri "tidak memastikan kewarganegaraannya".sejak tahun 1992 kira-kira 140.000 orang berhasil memperoleh kewarganegaraan Estonia melalui naturalisasi.

Distribusi etnik di Estonia sangatlah homogen, di mana di sebagian besar county, lebih dari 90% rakyat adalah etnik Estonia. Ada perbedaan besar di kota-kota besar seperti Tallinn, di mana orang Estonia menyumbang 60% populasi. Sisanya terutama berasal dari orang Rusia- dan habitat berlatar slavik lainnya, yang tiba di Estonia pada masa Pendudukan Soviet.

Menurut survey hanya 5% komunitas Rusia yang membuka kemungkinan untuk kembali ke Rusia pada masa depan. Orang Rusia di Estonia telah membangun identitas mereka masing-masing – lebih dari setengah responden mengakui bahwa Orang Rusia di Estonia cukup berbeda dibandingkan orang Rusia di Rusia. Ketika membandingkan hasil dengan sebuah survey dari tahun 2000, maka perilaku orang Rusia ke arah masa depannya jauh lebih positif.

Perempuan adalah masyarakat ilmiah Estonia terdepan. Pada tahun 2006, lebih dari 60% ilmuwan di Estonia adalah perempuan.

Pendidikan dan ilmu pengetahuan

Universitas Tartu di saat Natal

Sejarah pendidikan formal di Estonia bermula pada abad ke-13 sampai abad ke-14 ketika sekolah katedral dan monastik pertama didirikan. Buku perdana dalam bahasa Esti diterbitkan pada tahun 1575. Universitas tertua adalah Universitas Tartu yang didirikan oleh Raja Swedia Gustav II Adolf pada tahun 1632. Pada tahun 1919, perkuliahan universitas mulai disampaikan menggunakan bahasa Esti.

Kriteria pendidikan terkini di Estonia berupa pendidikan umum, kejuruan, dan hobi (kegemaran). Sistem pendidikan meliputi empat jenjang, meliputi prasekolah, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.Jejaring sekolah yang luas dan lembaga-lembaga pendidikan yang mendukung telah didirikan. Pendidikan di Estonia dikelola oleh negara, daerah/kota, umum, dan swasta. Kini terdapat 589 sekolah di Estonia.

Semua sekolah di Estonia terhubung ke Internet. Menurut Program Penilaian Pelajar Internasional, taraf kinerja siswa-siswi usia gimnasium di Estonia adalah salah satu yang terbaik di dunia.

Aula olah raga di Tallinn English College

Pendidikan tinggi akademis di Estonia dibagi ke dalam tiga tingkatan: sarjana, magister, dan doktoral. Dalam beberapa bidang keahlian (kedokteran umum, kedokteran hewan, farmasi, kedokteran gigi, arsitek-insinyur, dan program guru kelas) tingkatan sarjana dan magister terintegrasi dalam satu unit.Universitas-universitas umum di Estonia jauh lebih otonom daripada lembaga-lembaga pendidikan tinggi terapan.

Selain menata kehidupan akademis di universitas, universitas dapat menyusun kurikulum baru, menetapkan syarat dan ketentuan memasuki universitas, menyetujui anggaran, menyetujui rencana pengembangan, memilih rektor dan membuat keputusan yang mengikat dalam hal kepemilikan dan pengelolaan aset. Estonia memiliki universitas umum dan swasta dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Universitas umum terbesar adalah Universitas Tartu, Universitas Teknologi Tallinn, Universitas Tallinn, Universitas Ilmu Hayati Estonia,Akademi Seni Estonia, dan universitas swasta terbesar adalah Sekolah Bisnis Estonia.

Akademi Ilmu Pengetahuan Estonia adalah akademi nasional ilmu pengetahuan di Estonia. Pusat-pusat komputer pertama didirikan pada akhir dasawarsa 1950-an di Tartu dan Tallinn. Para ahli di Estonia bersumbangsih dalam pengembangan standar rekayasa perangkat lunak bagi berbagai kementerian Uni Soviet pada dasawarsa 1980-an.

Negara Irlandia

Ibu kota (dan kota terbesar)		Dublin
Bahasa resmi		Irlandia, Inggris
Pemerintahan		Demokrasi parlementer
-	Presiden	Michael D. Higgins
-	Taoiseach	Enda Kenny
Kemerdekaan
-	- Proklamasi  - Diakui	Dari Britania Raya 21 Januari 1919 6 Desember 1922
Luas
-	Total	70,273 km2 (120)
-	Perairan (%)	2,00
Penduduk
-	Perkiraan 2013	▲ 4.593.100[1]
-	Sensus 2011	4.588.252[2] (121)
-	Kepadatan	65,3/km2 (142)
PDB (KKB)		Perkiraan 2012
-	Total	$192,223 miliar[3] (56)
-	Per kapita	$43.592[3] (11)
PDB (nominal)		Perkiraan 2012
-	Total	$210,416 miliar[3] (42)
-	Per kapita	$45.888[3] (14)
Mata uang		Euro 1 (EUR)
Ranah Internet		.ie
Kode telepon		353
1. Mata uang sebelum 1999 ialah Pound.

Irlandia (bahasa Irlandia: Éire, diucapkan [ˈeːɾʲə] ( simak), bahasa Inggris: Ireland , diucapkan [ˈaɪrlənd] ( simak), IPA: [ˈaɾlənd]), dideskripsikan sebagai Republik Irlandia (bahasa Irlandia: Poblacht na hÉireann, bahasa Inggris: Republic of Ireland ) adalah sebuah negara yang mencakup lima perenam Pulau Irlandia yang terletak di bagian barat laut Eropa. Populasi Irlandia berjumlah lebih dari 4 juta jiwa dan termasuk anggota Uni Eropa. Wilayah Pulau Irlandia yang tidak termasuk republik ini dimiliki oleh Irlandia Utara, bagian dari Britania Raya. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Irlandia, sebelah utara Irlandia Utara, sebelah barat dan selatan Samudra Atlantik.

Pada 29 Desember 1937, perjanjian yang mengakui kemerdekaan Irlandia ditandatangani oleh pemimpin Irlandia Selatan dan pemerintah Britania Raya. Namun, dengan alasan tengah berlangsungnya Perang Dunia II, Inggris tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Setelah perang berakhir, pada tahun 1949, rakyat Irlandia selatan yang mayoritas Katolik, mengumumkan secara resmi kemerdekaannya dari Britania Raya. Kemerdekaan ini berhasil dicapai setelah rakyat Irlandia selama delapan abad berjuang melawan Britania Raya.

Geografi

Irlandia mencakup 70.273 km² atau 83% dari luas Pulau Irlandia di bagian selatan, dengan sisanya merupakan wilayah Irlandia Utara. Batas baratnya adalah Samudra Atlantik, sedangkan di timur terdapat Laut Irlandia yang berhubungan dengan samudra lewat Selat St. George dan Laut Keltik. Pesisir barat Irlandia terdiri dari tebing, bukit, dan gunung kecil. Bagian dalamnya dilewati berbagai sungai, salah satunya adalah Sungai Shannon. Kota-kota di Irlandia antara lain Dublin, Cork, Galway, dan Limerick.

Iklim di Irlandia adalah sedang dan dipengaruhi oleh arus Atlantik Utara. Musim panasnya tidak begitu panas dan musim dinginnyajuga tidak terlalu dingin. Beberapa bagian Irlandia mendapatkan 275 hari dengan hujan dalam setahun.

Politik

Irlandia adalah sebuah republik dengan sistem parlementer sebagai pemerintahannya. Presiden Terpilih dari Irlandia, yang menjabat sebagai kepala negara, untuk jangka waktu 7 tahun, dengan meninggalkan posisi lain sekali lagi. Posisi nominal Presiden sebagian besar, tetapi beberapa disiplin dan fungsi sesuai dengan konstitusi, dengan bantuan dari Dewan Negara, menggantikan penasihat. Menunjuk utama, Taoiseach, Presiden Komite setelah rekomendasi. Biasanya, pemimpin partai polaitíoch yang Taoiseach, atau pemimpin koalisi memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan nasional.

Mereka adalah Senat, Senator, dan rumah perwakilan, Dail Eireann, kedua kamar parlemen, Oireachtas. Senat memiliki 60 = 11 diusulkan oleh Taoiseach, 6 dipilih oleh perguruan tinggi nasional, dan 43 dipilih dari calon berdasarkan chláranna oleh sistem profesional. The Dail memiliki 166 TDs, atau Bhéarla - Deputi, terpilih sebagai wakil konstituen ilsuíocháine, diciptakan oleh perwakilan proporsional menggunakan Single Transferable Vote. Di bawah Konstitusi Irlandia, 7 tahun periode terpanjang diizinkan antara pemilu parlemen - tetapi periode lebih pendek dapat dimasukkan ke dalam hukum. Saat ini, 5 tahun adalah waktu maksimum yang diijinkan antara pemilu.

Menurut konstitusi, terbatas untuk 15 orang di Pemerintah. Tidak dapat lebih dari dua dari MP Pemerintah memiliki Senat, dan kebutuhan untuk Taoiseach, yang Tanaiste (Wakil Perdana) dan Menteri Keuangan kepada Dail. Saat ini, koalisi dua partai dalam pemerintahan; Fianna Fáil bawah Taoiseach Bertie Ahern, Partai Demokrat oleh Mary Harney dan Partai Hijau di bawah John Gormley. Dalam oposisi di hari ini Dail adalah Fine Gael dan Perburuhan pihak terbesar. Parlemen juga memiliki beberapa partai kecil seperti Sinn Fein.

 Wilayah : County dan provinsi

Irlandia secara tradisional dibagi dalam 26 county (contae atau condae dalam bahasa Irlandia) yang masih digunakan hingga kini dalam konteks kebudayaan dan olahraga. 26county tersebut adalah bagian dari 4 provinsi: Connacht, Ulster, Leinster, dan Munster.

Secara administratif, beberapa dari 26 county tersebut telah mengalami restrukturisasi, misalnya County Dublin yang telah dihapus dan dipecah menjadi tiga dewan county pada tahun 1990-an dan County Tipperary yang telah dibagi secara administratif menjadi dua county terpisah sejak tahun 1890-an sehingga pada masa kini terdapat 29 countyadministratif dan 5 kota, yaitu Dublin, Cork, Limerick, Galway, dan Waterford. Kilkenny juga adalah sebuah kota namun tidak mempunyai dewan kota. Selain itu, ada pula limaborough yang mempunyai sejumlah otonomi dalam countynya:

Jadi perbandingan negara maju Estonia dengan Negara Maju Irlandia adalah meski memiliki perbedaan yaitu satu negara republik demokratis parlementer dan satu lagi repubik parlementer namu kedua negara sama-sama merupakan negara maju yang maju berlandaskan semangat dan melalui proses perjuang panjang dari berbagai bidang kenegaraan,wilayah,demografi,masyarakat,budaya,ekonomi,pendidikan dan lain-lainya yang tidak didapat dengan mudah apalagi waktu sebentar melainkan proses yang amat panjang hingga sekarang ini menjadi negara maju dan berhasil dalam berbagai bidang termasuk sistem birokrasi yang mereka jalankan.