“Mesin Penggerak Pembangunan”
Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terkenal akan
kekayaan alamnya. Cantiknya alam Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi
para pelancong dalam sektor pariwisata.
Indonesia yang disebut dengan negara
kepulauan ini terdiri dari gugusan pulau-pulau, mulai dari pulau yang berukuran
kecil, hingga pulau yang berukuran besar. Banyaknya pulau inilah yang
menyebabkan banyaknya provinsi di Indonesia. Tercatat tahun 2016, sudah ada 34
Provinsi yang ada di Indonesia. Dari ribuan pulau yang ada di Indonesia,
terdapat 5 pulau terbesar dan 2 pulau besar lainnya. Mulai dari pulau Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta Pulau Maluku dan Bali dan Nusa
Tenggara. Pulau-pulau ini memiliki
rata-rata 2-4 Provinsi di tiap pulaunya. Seperti di Jawa, terdapat 6 (enam)
provinsi, jumlah ini sama dengan di pulau Sulawesi. Berbeda halnya dengan pulau
Maluku dan Papua yang memiliki 2 (dua) provinsi saja. Pulau Bali dan Nusa
Tenggara mempunyai 3 (tiga) provinsi. Pulau Kalimantan tak jauh berbeda dengan
mempunyai 5 (lima) provinsi. Sedangkan pulau Sumatera punya provinsi terbanyak
yaitu 10 provinsi, dan apabila dijumlahkan, maka berjumlah 34 Provinsi.
Banyaknya provinsi di Indonesia
membuat tidak meratanya pembangunan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita
ketahui bahwa Ibukota Negara Indonesia bertempat di DKI Jakarta. Hal ini
membuat pemerintah melakukan pembangunan yang terfokus di Pulau Jawa, khususnya
di Jakarta dan sekitarnya, mengingat pentingnya bagi sebuah Ibukota sebuah
Negara untuk maju.
Pembangunan di daerah provinsi
sangat diharapkan. Pembangunan di provinsi bisa di dapat dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di
dapat dari Pajak&Retribusi; Pajak Restoran; Pajak Hotel; dan sebagainya. Dengan adanya
APBD&PAD ini diharapkan agar setiap daerah provinsi ini dapat membangun
daerahnya masing-masing.
Selain ada APBD, di tingkat nasional
juga ada yang dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti
dilansir pada laman https://id.wikipedia.org
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN itu berisi daftar sistematis dan
terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu
tahun anggaran (1 Januari-31 Desember).
Menurut Buku I UU No. 14 Tahun 2015
tentang APBN Tahun Anggaran 2016 Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa memungkinkan
adanya transfer dana APBN ke daerah dengan maksud untuk mendanai pelaksanaan
desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana
Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (www.anggaran.depkeu.go.id).
Isi dari pasal di atas sesuai dengan fungsi distribusi APBN yaitu untuk
menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah; untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. APBN ini disalurkan ke
masyarakat dalam bentuk subsidi, bea siswa, dan dana pensiun. Hal ini
diharapkan dapat membuat pemerataan pembangunan di setiap provinsi yang ada di
Indonesia.
Pemerataan pembangunan sedang
direalisasikan satu persatu di setiap provinsi. Salah satu pembangunan yang
sedang berlangsung yaitu di provinsi Sumatera Selatan, yaitu pembangunan Palembang
Light Rail Transit (LRT).
Sumsel.tribunnews.com
Palembang LRT adalah sebuah sistem Mass Transit dengan kereta api ringan
yang sedang dibangun di Palembang dan menghubungkan Bandar Udara Internasional
Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring. Pembangunan
Palembang LRT ini juga dalam rangka menyambut Asian Games 2018 di Palembang. Proyek
senilai 7,2 trilyun rupiah ini dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan
penugasan konstruksi pada BUMN. Proyek Palembang LRT ini dimulai dari tanggal
20 Oktober 2015 sejak ditandatanganinya Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di Sumatera Selatan.
www.antaranews.com
Proyek
ini ditargetkan berakhir pertengahan 2018 atau sebelum Asian Games 2018
dimulai. Tujuan utama dibangunnya Palembang LRT ini adalah untuk mengantisipasi
kemacetan yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan secara signifikan pada
tahun 2019 dan dalam waktu dekat akan diadakan
Asian Games 2018, dengan harapan dapat memudahkan mobilisasi dari
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Kompleks Olahraga Jakabaring.
Pembangunan Palembang LRT ini
dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan penugasan konstruksi pada BUMN,
sesuai dengan Fungsi Alokasi dan Fungsi Distribusi dari APBN yaitu membelanjakan
pendapatan negara untuk pos-pos belanja bagi pengadaan dan jasa-jasa publik,
serta pembiayaan pembangunan lainnya. Jadi, dana APBN dialokasikan untuk
pembangunan daerah provinsi yang ada di Indonesia.
Seputarsumsel.com
Proyek pembangunan Palembang LRT
merupakan salah satu proyek pemerataan pembangunan di Indonesia yang
menggunakan dana APBN. Dana APBN diharapkan dapat membantu pembangunan
Indonesia di segala sektor, baik di sektor perekonomian, pertanian,
transportasi, pariwisata, dan sebagainya. Seperti halnya
pembangunan proyek LRT di Palembang yang diharapkan dapat membuat Palembang
menjadi lebih baik, dan tentunya pembangunan yang mengarah ke kemajuan sangat
di harapkan masyarakat Indonesia, untuk Indonesia lebih baik.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar